DIALEKBORNEO.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersiap mengaktifkan sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pengoperasian fasilitas tersebut diharapkan memperluas jangkauan program pemenuhan gizi hingga ke kawasan yang memiliki keterbatasan akses geografis.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa rencana tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) RI di ruang eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa (13/10/2026).
Dalam pertemuan itu, BGN menyampaikan arahan agar dapur SPPG yang sudah tersedia di wilayah 3T tidak lagi tertunda pengoperasiannya. Hal ini berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan program di seluruh kecamatan.
“Dari 20 kecamatan di Kukar, ada 17 kecamatan yang masuk wilayah 3T. Karena itu, dapur yang sudah selesai dibangun di kawasan tersebut diharapkan segera bisa beroperasi,” kata Sunggono, Kamis (15/10/2026).
Ia menjelaskan, beberapa lokasi pembangunan SPPG berada di Kecamatan Tabang, Kenohan, Muara Muntai, Anggana, dan Kembang Janggut. Secara fisik, dapur-dapur tersebut telah selesai dibangun, tetapi belum bisa menjalankan pelayanan akibat kebijakan moratorium sebelumnya.
Kondisi tersebut membuat sejumlah fasilitas yang sudah tersedia belum dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pembangunannya. Namun, perkembangan terbaru memberikan harapan terhadap kelanjutan operasional dapur tersebut.
Sunggono menyampaikan, BGN telah memberikan komitmen bahwa SPPG yang memenuhi ketentuan akan dioperasikan secara bertahap, termasuk fasilitas yang berada di kawasan 3T.
“Pada saat koordinasi melalui zoom, BGN sudah menyampaikan komitmen bahwa dapur-dapur yang telah dibangun akan dioperasikan. Jadi, bukan hanya yang berada di wilayah perkotaan, tetapi juga yang ada di daerah 3T,” ungkapnya.
Pemkab Kukar menargetkan pengoperasian fasilitas yang telah memenuhi persyaratan dapat dimulai pada akhir 2026. Target tersebut difokuskan pada dapur yang sudah selesai dibangun, bukan untuk membuka pembangunan SPPG baru.
Sebelum difungsikan, setiap dapur harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk telah melalui proses verifikasi serta tercatat dalam portal BGN. Dengan demikian, fasilitas yang mulai beroperasi merupakan dapur yang sudah dinyatakan memenuhi ketentuan.
Sementara itu, peresmian SPPG sebelumnya telah dilaksanakan di Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pelaksanaan program pemenuhan gizi di wilayah Kukar.
Sunggono berharap seluruh dapur yang telah dibangun dan memenuhi persyaratan dapat segera menjalankan fungsinya. Dengan pengoperasian secara bertahap, masyarakat di wilayah yang selama ini memiliki tantangan akses diharapkan turut memperoleh pelayanan pemenuhan gizi.
“Harapannya, seluruh SPPG yang sudah siap dan terdaftar bisa segera beroperasi. Sehingga pelayanan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat sampai ke wilayah 3T,” pungkasnya. (*)
