DIALEKBORNEO.COM – Setiap hari, Jembatan Besi Oloy di Desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi bagian dari aktivitas masyarakat. Kendaraan dan angkutan masih melintasi jembatan yang membentang sekitar 20 meter tersebut.
Namun, kondisi jembatan perlahan berubah. Bagian konstruksinya mulai mengalami penurunan dan kerusakan yang lebih parah terlihat dalam sekitar satu bulan terakhir.
Kondisi itu menjadi perhatian karena jembatan memiliki lebar sekitar empat meter dan masih digunakan sebagai akses masyarakat. Jika kerusakan terus dibiarkan, akses tersebut dikhawatirkan tidak lagi aman untuk dilalui.
Anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian, mengatakan kerusakan sebenarnya sudah mulai terlihat sejak sebelumnya. Hanya saja, dalam beberapa waktu terakhir penurunan pada bagian jembatan semakin terlihat.
“Kalau yang agak parah ini sekitar sebulanan. Kemarin itu agak turun sedikit, sekarang sudah cukup parah turunnya. Karena selalu dilewati mobil, masyarakat, travel, kemudian angkutan,” kata Sopian.
Di bawah jembatan, persoalan lain juga ikut mengintai. Jembatan tersebut berada tepat di alur pembuangan arus air. Ketika debit air meningkat, aliran air melewati bagian bawah konstruksi jembatan.
Arus yang cukup kuat ditambah material yang terbawa air, seperti rumput dan kumpai, disebut turut memengaruhi bagian penahan jembatan. Kondisi itu membuat konstruksi jembatan harus menahan tekanan dari aktivitas kendaraan sekaligus aliran air.
Menurut Sopian, jembatan tersebut bukan pertama kali mengalami persoalan. Sebelumnya, Jembatan Besi Oloy pernah mengalami kerusakan berat hingga akhirnya diganti menggunakan konstruksi besi.
“Jembatan itu persis di alur pembuangan arus. Kalau musim air naik, keluarnya ikut situ, nanti ikut di bawah jembatan itu,” ujarnya.
Kekhawatiran kemudian muncul ketika beberapa bagian papan di atas jembatan kembali mengalami persoalan. Bahkan, terdapat beberapa keping papan yang disebut hilang sehingga kondisi jembatan semakin membutuhkan perhatian.
Situasi tersebut mendorong Sopian untuk melakukan koordinasi bersama pemerintah desa dan pihak-pihak yang sehari-hari berkepentingan dengan akses tersebut. Pertemuan dilakukan bersama Kepala Desa Kayu Batu, pengusaha penyeberangan, hingga pelaku usaha bongkar muat ikan.
Dari pembicaraan itu, mereka memilih tidak menunggu kerusakan menjadi semakin parah. Perbaikan awal akan dilakukan secara swadaya dengan melibatkan pihak desa, masyarakat, dan para pelaku usaha yang menggunakan akses jembatan.
“Kami sudah rapat koordinasi dengan Pak Kades Kayu Batu, kemudian dengan para pengusaha penyeberangan dan juga bongkar muat ikan. Solusinya kami mengerjakannya secara swadaya,” kata Sopian.
Langkah tersebut bukan berarti persoalan jembatan dianggap selesai. Perbaikan swadaya diposisikan sebagai penanganan sementara agar jembatan tetap dapat digunakan sembari menunggu penanganan yang lebih permanen.
Sopian menyebut bagian bawah jembatan akan terlebih dahulu dikerjakan oleh tukang. Sementara bagian atasnya akan diperbaiki melalui gotong royong bersama pemerintah desa dan masyarakat.
“Alhamdulillah tadi sudah koordinasi dengan camat, kemudian dengan Koramil dan Polsek. Nanti ada tukang yang mengerjakan, kami nanti yang beriuran untuk biaya perbaikannya,” ujarnya.
Untuk pekerjaan awal tersebut, kebutuhan biaya diperkirakan sekitar Rp5 juta. Dana itu akan digunakan untuk membayar tukang, sedangkan pekerjaan lainnya akan dilakukan secara bersama-sama.
Pada saat yang sama, kondisi Jembatan Besi Oloy juga telah dilaporkan melalui pihak kecamatan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar. Laporan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dari pemerintah daerah.
Sebab, bagi masyarakat Kayu Batu, persoalan jembatan bukan sekadar bagian konstruksi yang mengalami kerusakan. Selama ini jembatan menjadi jalur yang dilewati masyarakat, kendaraan, travel, hingga angkutan yang menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sopian berharap perbaikan sementara dapat dilakukan secepatnya sebelum kondisi jembatan semakin memburuk. Menurutnya, langkah swadaya diperlukan untuk mengantisipasi risiko sambil menunggu tindak lanjut pemerintah daerah.
“Kalau tidak diantisipasi cepat, ya bisa ambruk. Artinya kalau minimal sekarang ini kita mengantisipasi itu tidak parah,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan