Minggu , 22 November 2026

Dishub Kukar Perkuat Pengawasan Kendaraan ODOL dalam Operasi Zebra Mahakam

DIALEKBORNEO.COM – Pengawasan terhadap kendaraan yang berpotensi melanggar ketentuan ukuran dan kapasitas angkut menjadi bagian dari dukungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam Operasi Zebra Mahakam. Melalui keterlibatan tenaga penguji kendaraan bermotor, Dishub membantu kepolisian memastikan kelayakan kendaraan berdasarkan aspek teknis.

Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, menjelaskan bahwa dukungan tersebut diberikan melalui penyediaan personel yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan kendaraan. Keterlibatan itu sekaligus memperkuat pelaksanaan operasi, khususnya dalam mengidentifikasi kendaraan yang masuk kategori Over Dimension Over Loading (ODOL).

Menurutnya, pemeriksaan kendaraan membutuhkan keahlian khusus agar pelanggaran dimensi maupun muatan dapat diketahui secara tepat. Karena itu, tenaga penguji dari Dishub disiapkan untuk membantu petugas kepolisian selama kegiatan berlangsung.

“Petugas penguji kendaraan dari Dishub bisa membantu dari sisi teknis. Mereka memiliki kemampuan untuk memeriksa apakah ukuran dan muatan kendaraan sudah sesuai dengan ketentuan,” ujar Junaidi, Selasa (17/11/2026).

Ia menyebutkan, pemeriksaan gabungan sebelumnya telah dilakukan di sejumlah titik, salah satunya kawasan Menara Tuah Himba. Ke depan, kegiatan serupa berpeluang diperluas dengan menyasar ruas jalan provinsi maupun nasional di wilayah Kukar.

Namun, penentuan lokasi dan kebutuhan personel tetap menjadi kewenangan koordinasi bersama kepolisian. Dishub akan menyesuaikan keterlibatan anggotanya berdasarkan permintaan serta teknis pelaksanaan operasi yang disepakati bersama Polres Kukar.

Junaidi menambahkan, sasaran pemeriksaan tidak terbatas pada kendaraan angkutan barang. Berbagai jenis kendaraan, termasuk angkutan penumpang dan kendaraan pengangkut karyawan, juga dapat diperiksa sesuai kebutuhan di lapangan.

“Jadi bukan hanya truk atau pikap yang menjadi perhatian. Kendaraan pengangkut orang juga bisa diperiksa apabila dalam pelaksanaan operasi memang diperlukan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, hasil pemeriksaan dari tenaga penguji dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kepolisian dalam menentukan tindak lanjut terhadap kendaraan yang terindikasi melanggar aturan. Dengan dukungan tersebut, penindakan diharapkan didasarkan pada hasil pemeriksaan teknis, bukan sekadar dugaan.

Terhadap kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran, petugas dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus kendaraan yang mengalami perubahan dimensi dari standar pabrikan, pemiliknya diwajibkan melakukan normalisasi dengan mengembalikan bentuk dan ukuran kendaraan sebagaimana mestinya.

“Kalau memang dimensinya sudah berubah dari standar, harus dikembalikan seperti semula. Begitu juga dengan muatan, semuanya wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan,” tutup Junaidi. (*)

About adminDB

Check Also

Ahmad Yani Tekankan Regulasi Kepemudaan Kukar Harus Beri Ruang bagi Kreativitas dan Usaha

DIALEKBORNEO.COM – Penyusunan regulasi kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diarahkan agar mampu menjawab kebutuhan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *