Minggu , 22 November 2026

Aulia Rahman Basri Dorong Perusahaan Tambang Terbuka Soal Kendala Administrasi Pajak

DIALEKBORNEO.COM – Kejelasan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan pertambangan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, meminta setiap perusahaan menyampaikan kendala yang dihadapi agar persoalan administrasi maupun pembayaran pajak dapat ditelusuri secara menyeluruh.

Menurut Aulia, pemeriksaan terpadu yang dilakukan pemerintah menjadi ruang bagi perusahaan untuk mengungkapkan berbagai persoalan yang selama ini berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Penjelasan tersebut diperlukan agar proses penelusuran tidak hanya mengandalkan data pemerintah, tetapi juga mencakup kondisi yang dialami langsung oleh perusahaan.

Ia menyebutkan, sejumlah aspek perlu diperiksa, mulai dari proses pembayaran, kesesuaian pencatatan hingga kelengkapan administrasi yang menjadi bagian dari kewajiban perusahaan.

“Perusahaan perlu menyampaikan apa saja yang menjadi kendala. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apakah persoalannya ada pada pembayaran atau justru pada proses administrasinya,” kata Aulia, Kemarin.

Selain persoalan administrasi, Pemkab Kukar turut mencermati informasi mengenai adanya penawaran bahan bakar yang disebut-sebut tidak dikenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Informasi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi melalui penelusuran mekanisme transaksi. Pemerintah ingin memastikan bagaimana proses penawaran dilakukan serta apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Aulia menilai, keterbukaan perusahaan sangat dibutuhkan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dalam proses pemeriksaan. Setiap persoalan harus disertai penjelasan dan dokumen pendukung sehingga dapat diketahui akar permasalahannya.

“Kalau ada hal yang belum jelas, sampaikan dalam pemeriksaan. Kita ingin persoalannya dibuka supaya bisa diketahui apa penyebabnya dan bagaimana penyelesaiannya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, hasil penelusuran nantinya menjadi dasar untuk menentukan langkah sesuai kondisi masing-masing perusahaan. Pemerintah perlu memastikan perusahaan yang telah memenuhi kewajiban memiliki pencatatan yang benar, sementara persoalan ketidakpatuhan harus ditangani berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam hal ini, Pemkab Kukar juga memperhatikan pembagian kewenangan antarinstansi agar tindak lanjut terhadap persoalan perpajakan tidak dilakukan di luar ketentuan. Setiap temuan akan disesuaikan dengan mekanisme penanganan yang berlaku.

Aulia berharap proses pemeriksaan dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan perusahaan pertambangan. Dengan adanya pembahasan langsung, kendala yang muncul diharapkan tidak terus berlarut tanpa kepastian penyelesaian.

“Prinsipnya, kita ingin semuanya jelas. Kalau masalahnya administrasi, kita telusuri administrasinya. Kalau memang ada kewajiban yang belum ditunaikan, tentu harus diselesaikan sesuai aturan,” tutupnya. (*)

About adminDB

Check Also

Ahmad Yani Tekankan Regulasi Kepemudaan Kukar Harus Beri Ruang bagi Kreativitas dan Usaha

DIALEKBORNEO.COM – Penyusunan regulasi kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diarahkan agar mampu menjawab kebutuhan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *