DIALEKBORNEO.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menyiapkan rencana pemasangan lampu lalu lintas berbasis teknologi di enam titik persimpangan. Program yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengawasan sekaligus pengendalian arus kendaraan.
Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, mengungkapkan bahwa fasilitas yang akan dibangun nantinya tidak sekadar berfungsi mengatur pergantian arus kendaraan. Sistem tersebut juga dirancang memiliki perangkat pendeteksi untuk merekam aktivitas lalu lintas di setiap persimpangan.
Teknologi Auto Traffic Control System (ATCS) akan menjadi bagian dari rencana pengembangan tersebut. Melalui sistem ini, jumlah kendaraan yang melintas, baik roda dua maupun roda empat, dapat diketahui berdasarkan hasil pemantauan digital.
“Jadi, bukan hanya mengatur kendaraan saat melintas di persimpangan. Kita juga ingin mengetahui volume kendaraan yang lewat, sehingga kondisi lalu lintas bisa dipantau dengan lebih baik,” kata Junaidi, baru-baru ini.
Untuk mendukung pengoperasiannya, Dishub Kukar juga merencanakan penyediaan ruang kendali atau pusat pemantauan. Fasilitas tersebut nantinya digunakan untuk melihat perkembangan arus kendaraan di sejumlah kawasan, khususnya wilayah Tenggarong.
Keberadaan pusat kendali itu diharapkan membantu petugas memperoleh gambaran kondisi lalu lintas secara terintegrasi. Termasuk memantau titik-titik yang memiliki potensi kecelakaan agar dapat menjadi perhatian dalam pengaturan lalu lintas.
Dishub Kukar merencanakan ruang pemantauan tersebut berada di kantor Dishub. Dengan demikian, pengawasan terhadap sistem yang terpasang di sejumlah persimpangan dapat dilakukan dari satu lokasi.
Namun, pelaksanaan program masih akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Dishub mempertimbangkan kemungkinan pembangunan dilakukan sekaligus bersama perangkat pendukungnya atau dibagi ke dalam beberapa tahapan.
“Kalau memungkinkan, kita ingin seluruh fasilitas langsung dilengkapi teknologi pemantauan. Tetapi pelaksanaannya tetap melihat kemampuan anggaran. Bisa saja lampu lalu lintasnya lebih dahulu dipasang, kemudian perangkat pendukung menyusul,” terangnya.
Di sisi lain, rencana pemasangan lampu lalu lintas di kawasan Jembatan Kedaton Agung yang sebelumnya ditargetkan terealisasi pada 2026 harus mengalami penundaan.
Junaidi menyebut, proses pengadaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Waktu yang tersedia setelah penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinilai tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh tahapan.
Selain itu, perangkat yang diperlukan harus didatangkan dari luar negeri. Kondisi tersebut membuat proses pengadaan membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan pengadaan barang pada umumnya.
Dishub Kukar pun berharap rencana pembangunan tersebut dapat kembali dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2027. Meski demikian, realisasinya tetap akan mengikuti kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Harapannya tahun depan bisa kita lanjutkan dan perjuangkan kembali. Tentu semuanya harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah,” tutupnya. (*)