DIALEKBORNEO.COM – Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2027 masih berpeluang mengalami peningkatan dari kesepakatan awal. DPRD Kukar memperkirakan nilai anggaran tersebut dapat mencapai Rp6 triliun, menyusul adanya penyesuaian pendapatan dan tambahan alokasi dana dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyampaikan bahwa proyeksi anggaran sebelumnya telah dibahas bersama pemerintah daerah melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dalam kesepakatan awal, nilai yang direncanakan berada di kisaran Rp5,4 triliun.
Namun, perkembangan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membuat perhitungan tersebut kembali mengalami penyesuaian. Sejumlah komponen pendapatan perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan alokasi anggaran terbaru.
Ahmad Yani menyebut, perubahan tersebut turut dipengaruhi masuknya tambahan dana dari pemerintah pusat. Tambahan itu menjadi salah satu komponen yang berpotensi memperbesar kapasitas anggaran daerah pada tahun mendatang.
“Setelah pembahasan awal, ternyata ada perkembangan pada sisi pendapatan. Karena itu, angka yang sudah disepakati sebelumnya perlu dihitung kembali dengan memasukkan sejumlah tambahan tersebut,” ujarnya, kemarin.
Ia mengungkapkan, tambahan dana dari pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp500 miliar. Nilai tersebut menjadi bagian yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan struktur APBD Kukar 2027.
Menurutnya, masuknya tambahan alokasi tersebut memberikan peluang bagi nilai anggaran daerah untuk bergerak lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya.
“Dana tambahan dari pusat ini nilainya diperkirakan sekitar Rp500 miliar. Jadi, ada perubahan perhitungan yang harus disesuaikan dalam rancangan anggaran kita,” jelasnya.
Dengan perkembangan itu, Ahmad Yani menilai APBD Kukar 2027 berpotensi berada pada angka Rp6 triliun atau bahkan melampaui jumlah tersebut. Kendati demikian, besaran akhirnya belum dapat dipastikan karena masih menunggu penyelarasan perhitungan antara legislatif dan eksekutif.
DPRD bersama TAPD kini perlu memastikan seluruh komponen pendapatan yang mengalami perubahan sudah masuk dalam rancangan anggaran. Langkah tersebut juga diperlukan agar angka yang disampaikan pada tahapan berikutnya memiliki dasar perhitungan yang jelas.
Ahmad Yani mengatakan, penyesuaian tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan sebelum pemerintah daerah menyampaikan nota keuangan. Dengan demikian, seluruh perkembangan pendapatan dapat diperhitungkan secara utuh dalam dokumen APBD mendatang.
“Intinya, kita ingin semua perubahan angka pendapatan ini sudah diperhitungkan sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Sehingga APBD 2027 yang ditetapkan nantinya benar-benar berdasarkan hasil pembahasan bersama,” pungkasnya. (*)