DIALEKBORNEO.COM – Perluasan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi salah satu langkah yang disiapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Selain meningkatkan jumlah pengguna, pemanfaatan identitas digital tersebut juga diharapkan dapat mendukung pencocokan data kependudukan untuk berbagai kebutuhan pelayanan pemerintah, termasuk bantuan sosial.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdukcapil Kukar, Irianto, mengatakan data kependudukan yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) memiliki peran penting dalam proses verifikasi. Melalui koordinasi dengan instansi terkait, data tersebut diharapkan dapat membantu memastikan kesesuaian identitas masyarakat yang tercatat sebagai penerima bantuan.
Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan kerja sama dengan organisasi perangkat daerah maupun kementerian yang menangani penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, proses pencocokan data dapat dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing instansi.
“Data kependudukan bisa menjadi salah satu dasar untuk melakukan pengecekan identitas penerima bantuan. Harapannya, penyaluran bantuan semakin tepat karena datanya dapat dicocokkan berdasarkan NIK,” ujar Irianto, Kamis (15/10/2026).
Di sisi lain, Disdukcapil Kukar juga tengah merancang pendekatan baru untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang menggunakan IKD. Salah satu konsep yang sedang disiapkan adalah IKD Plus, yang nantinya membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut mengajak orang lain melakukan aktivasi.
Irianto menjelaskan, pendekatan tersebut dirancang agar penyebaran informasi mengenai identitas digital tidak hanya mengandalkan petugas Disdukcapil. Masyarakat diharapkan bisa menjadi penggerak dengan mengenalkan manfaat IKD kepada orang-orang di lingkungan masing-masing.
“Kami ingin masyarakat juga mengambil bagian dalam memperluas penggunaan IKD. Nantinya bisa ada semacam duta Dukcapil yang membantu mengajak keluarga maupun orang di sekitarnya,” jelasnya.
Meski demikian, konsep IKD Plus masih dalam tahap perencanaan. Disdukcapil perlu memastikan mekanisme pelaksanaannya tidak mengabaikan aspek keamanan, terutama dalam proses aktivasi identitas digital.
Sambil mematangkan gagasan tersebut, pelayanan aktivasi secara langsung tetap dilakukan melalui pola jemput bola. Petugas mulai mendatangi sejumlah lokasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh layanan di luar kantor Disdukcapil, termasuk kafe.
Upaya tersebut turut menunjukkan bahwa pendekatan pelayanan tidak hanya dilakukan melalui fasilitas pemerintahan. Disdukcapil berusaha mendekatkan proses aktivasi dengan aktivitas keseharian masyarakat agar semakin mudah dijangkau.
Hingga saat ini, jumlah penduduk wajib KTP yang telah mengaktifkan IKD di Kukar tercatat lebih dari 60 ribu orang. Capaian tersebut sudah melewati 10 persen dari target aktivasi yang ditetapkan sebesar 20 persen.
Irianto menyebut keterlibatan berbagai kelompok masyarakat berpotensi mempercepat peningkatan angka tersebut. Anggota Polres Kukar menjadi salah satu kelompok yang telah banyak melakukan aktivasi, sementara kader Posyandu juga berpeluang dilibatkan dalam penyebaran informasi hingga lingkungan desa.
“Kami berharap semakin banyak unsur masyarakat yang membantu sosialisasi. Dengan begitu, penggunaan IKD tidak hanya berkembang di wilayah perkotaan, tetapi juga bisa menjangkau masyarakat di desa,” tuturnya.
Selain mendorong pelayanan berbasis digital, Disdukcapil Kukar tetap memperhatikan warga yang menghadapi kendala geografis dalam mengurus administrasi kependudukan. Desa Tanjung Berukang, Kecamatan Anggana, menjadi salah satu wilayah yang direncanakan mendapatkan pelayanan langsung.
Irianto mengungkapkan, warga desa tersebut membutuhkan waktu sekitar dua jam perjalanan menggunakan speedboat untuk mencapai pusat kecamatan. Biaya transportasi yang harus dikeluarkan bahkan dapat mencapai Rp1,5 juta, sehingga pengurusan dokumen kependudukan menjadi beban tersendiri.
“Kami berencana datang langsung ke desa dan mengumpulkan masyarakat di satu tempat. Dengan begitu, warga bisa mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan yang besar,” pungkasnya. (*)