DIALEKBORNEO.COM – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, memastikan proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dimulai pada tahun ini. Sebanyak 4.100 ASN akan dipindahkan secara bertahap hingga 2028 sebagai bagian dari tahap awal operasional pemerintahan di ibu kota baru Indonesia tersebut.
Basuki menyebut, langkah ini menjadi bukti bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai jadwal dan menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan ibu kota baru yang berfungsi penuh pada 2028.
“Mudah-mudahan tidak ada lagi keraguan bahwa kita benar-benar akan memiliki ibu kota negara di tahun 2028 di Nusantara,” ujar Basuki saat meninjau kawasan IKN, Senin (6/10/2025).
Ia menjelaskan, dasar hukum pemindahan ASN dan pembangunan infrastruktur pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Melalui regulasi tersebut, Presiden menetapkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia, melengkapi fungsi ekonomi dan budaya yang telah dirancang sejak awal.
“Dengan Perpres 79 Tahun 2025, Bapak Presiden telah menetapkan ibu kota ekonomi dan budaya. Maka, pada 2028, fungsi ibu kota politik juga akan aktif — artinya, Trias Politika mulai berjalan di IKN,” terang Basuki.
Selain proses relokasi ASN, OIKN juga akan menandatangani kontrak pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif pada Oktober ini. Kedua proyek tersebut menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan pusat pemerintahan nasional di Nusantara.
Saat ini, sudah terdapat lebih dari 1.200 ASN yang bekerja dan menetap di kawasan IKN. Mereka menempati tower hunian sementara yang disediakan pemerintah secara gratis, sebagai bentuk dukungan terhadap masa transisi awal kehidupan birokrasi di ibu kota baru. (*)
