DIALEKBORNEO.COM – Kabar gembira datang bagi ribuan mahasiswa penerima Beasiswa Idaman Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Setelah sempat tertunda, dana beasiswa tahap kedua dipastikan segera dicairkan menyusul disahkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2025.
Pengesahan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kukar, Senin malam (30/9/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Abdul Rasyid, serta dihadiri Wakil Bupati Rendi Solihin, para anggota dewan, dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Wabup Rendi menegaskan bahwa dalam APBD Perubahan kali ini pemerintah daerah tidak menambah program baru, melainkan melakukan pergeseran anggaran untuk memaksimalkan kebutuhan yang mendesak. Salah satunya adalah pembayaran Beasiswa Idaman.
“Program ini sangat dinantikan mahasiswa. Banyak yang menunggu karena terkendala biaya kuliah dan kebutuhan hidup,” ujar Rendi.
Beasiswa Jadi Fokus Utama
Program Beasiswa Idaman memang sempat menuai sorotan publik. Pada pencairan tahap pertama, nominal yang diterima mahasiswa hanya sekitar Rp1,6 juta, jauh di bawah perkiraan semula. Kondisi ini memicu kekecewaan dan protes dari sejumlah penerima yang menilai realisasi program tidak sesuai harapan.
Pemkab Kukar menjelaskan, pengurangan nominal itu terjadi akibat lonjakan jumlah penerima. Dari target awal sekitar 1.300 penerima, jumlah mahasiswa yang lolos verifikasi mencapai lebih dari 4.000 orang.
Keterbatasan anggaran APBD murni 2025 membuat pemerintah hanya mampu menyalurkan sebagian dana di tahap pertama.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kukar sempat memfasilitasi rapat dengar pendapat dengan perwakilan mahasiswa, termasuk BEM Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), untuk membahas solusi atas keterlambatan dan kekurangan pembayaran beasiswa.
Tambahan Rp16 Miliar di APBD-P
Melalui APBD Perubahan 2025 yang baru disahkan, pemerintah daerah menyiapkan alokasi tambahan sekitar Rp16 miliar guna menutupi kekurangan pembayaran beasiswa.
Total nilai APBD-P disepakati mencapai Rp11,1 triliun, dan beasiswa menjadi salah satu prioritas utama pencairan setelah seluruh proses administrasi selesai.
Penyaluran dana tahap kedua akan dilakukan melalui mekanisme keuangan daerah, termasuk penyusunan dokumen pelaksanaan dan verifikasi oleh bank penyalur.
Dengan begitu, para mahasiswa penerima diharapkan segera mendapatkan hak mereka dalam waktu dekat.
“Kami harap pencairan ini bisa membantu mahasiswa menyelesaikan studinya dengan tenang,” kata Rendi. (*)
