DIALEKBORNEO.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama DPRD Kukar resmi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 senilai Rp 7,16 triliun. Jumlah tersebut lebih kecil dibanding proyeksi dalam KUA-PPAS yang sebelumnya mencapai sekitar Rp 7,5 triliun.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-29 Masa Sidang I dengan agenda laporan Badan Anggaran serta penetapan Raperda APBD 2026. Rapat digelar Jumat malam, 28 November 2025, di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Tenggarong.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, para wakil ketua dan anggota dewan, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Sekda Kukar Sunggono, serta pimpinan perangkat daerah.
Sekda Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa penetapan APBD menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh prioritas pembangunan tetap berjalan, termasuk 17 program dedikasi yang selama ini menjadi fokus Pemkab Kukar.
“Alhamdulillah malam ini APBD 2026 telah kita setujui bersama sebesar Rp 7,16 triliun. Seluruh program dedikasi tetap mendapat alokasi, meski capaian kinerja beberapa program masih perlu ditingkatkan,” ucapnya.
Ia menyebut beberapa program seperti Guru Ngajiku Terbaik dan program beasiswa tetap diakomodasi, namun besaran anggarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa angka APBD tersebut merupakan hasil kajian dan pembahasan panjang oleh Badan Anggaran. Dari proses itu, terjadi koreksi sekitar Rp 400 miliar dari usulan awal KUA-PPAS.
“Setelah ditelaah, Badan Anggaran memastikan APBD kita realistis di angka Rp 7,16 triliun. Penurunan dari proyeksi awal ini dilakukan karena peruntukan anggaran sudah diperjelas dan disesuaikan dengan ketersediaan fiskal,” jelasnya.
Yani juga mengungkapkan bahwa sebenarnya Kukar masih memiliki potensi pendapatan yang besar, termasuk sekitar Rp 3 triliun dana yang seharusnya ditransfer oleh pemerintah pusat. Namun ketentuan undang-undang mewajibkan pemangkasan pada tahap penyusunan APBD.
Meski demikian, ia tetap bersyukur APBD Kukar masih dapat bertahan pada kisaran Rp 7 triliun.
“Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat memaksimalkan anggaran yang ada demi peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan warga sepanjang tahun 2026,” pungkasnya. (*)
