Senin , 23 November 2026

DP3A Kukar Berikan Layanan Gratis, Korban Kekerasan Dapat Pendampingan hingga Rumah Aman

DIALEKBORNEO.COM – Perlindungan terhadap korban kekerasan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak hanya dilakukan melalui penanganan perkara, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi psikologis dan pemenuhan kebutuhan korban. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar menyediakan pendampingan psikologis, bantuan hukum hingga fasilitas rumah aman bagi anak.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3A Kukar, Marhaini, menjelaskan bahwa setiap korban mendapatkan penanganan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Layanan tersebut melibatkan psikolog klinis untuk membantu pemulihan mental serta pendampingan hukum ketika korban menjalani proses perkara.

Menurutnya, persoalan yang dialami korban terkadang berdampak terhadap aspek kehidupan lainnya. Karena itu, DP3A tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin koordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan persoalan yang menyangkut pendidikan maupun kebutuhan perlindungan anak.

“Kalau ada persoalan lain yang berkaitan dengan pendidikan atau kebutuhan anak, tentu akan dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi agar hak-haknya tetap terpenuhi,” jelas Marhaini, Senin (12/10/2026).

Selain layanan pendampingan, DP3A Kukar juga menyiapkan rumah aman yang berada di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi anak yang membutuhkan tempat perlindungan sementara karena kondisi lingkungan tempat tinggalnya belum memungkinkan untuk kembali.

Marhaini menyebutkan, anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga hingga merasa takut pulang dapat ditempatkan di fasilitas tersebut. Selama menjalani perlindungan, petugas akan melakukan penilaian terhadap kondisi korban untuk menentukan tindak lanjut yang diperlukan.

Demi menjaga keselamatan penghuni, informasi mengenai alamat rumah aman tidak disampaikan kepada masyarakat. Kerahasiaan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan anak terhindar dari kemungkinan ancaman maupun gangguan selama proses pemulihan.

“Lokasi rumah aman memang tidak boleh diketahui secara umum. Hal itu untuk menjaga privasi sekaligus memastikan anak yang sedang mendapatkan perlindungan merasa aman,” ungkapnya.

Penanganan korban selanjutnya juga melibatkan keluarga melalui proses asesmen dan komunikasi dengan orang tua. Langkah tersebut dilakukan untuk memahami persoalan yang terjadi sekaligus mencari penyelesaian dengan tetap mengutamakan kepentingan anak.

Apabila anak masih berstatus sebagai pelajar, DP3A turut berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Upaya ini dilakukan agar kondisi yang dialami korban tidak sampai menghambat keberlanjutan pendidikannya.

Marhaini menegaskan, perlindungan anak harus mencakup pemenuhan berbagai kebutuhan dasar. Tidak hanya memastikan korban berada di lingkungan yang aman, tetapi juga memperhatikan pendidikan, kesehatan serta keberlangsungan kehidupannya.

“Jangan sampai karena mengalami kekerasan, hak anak lainnya ikut terabaikan. Pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari tetap harus diperhatikan selama proses pendampingan,” tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, DP3A juga menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya ketika korban atau pihak pelapor memutuskan menarik tuntutan saat proses penanganan masih berlangsung. Padahal, asesmen dan pendampingan, termasuk layanan psikologis, telah diberikan kepada korban.

Tantangan lainnya berkaitan dengan pembiayaan kebutuhan anak yang berada di rumah aman. Berdasarkan ketentuan yang menjadi acuan, masa penampungan direncanakan selama 14 hari. Namun, penyelesaian kasus tertentu dapat berlangsung lebih lama sehingga kebutuhan penghuni harus tetap dipenuhi.

Marhaini mengungkapkan, terdapat penanganan yang membutuhkan waktu hingga tiga bulan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan operasional, terutama makanan dan keperluan harian anak, menjadi perhatian tersendiri ketika masa penampungan melampaui ketentuan.

“Ada kasus yang penanganannya sampai tiga bulan. Walaupun ketentuan penampungan 14 hari, ketika anak masih membutuhkan perlindungan, kebutuhan makan dan keperluan hariannya tentu tetap harus dipenuhi,” terangnya.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, DP3A Kukar memastikan pelayanan kepada korban tetap diupayakan. Termasuk pendampingan psikologis melalui psikolog klinis dan bantuan hukum yang diberikan tanpa dipungut biaya.

Marhaini menambahkan, pihaknya akan terus memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk memberikan perlindungan sesuai kebutuhan setiap korban.

“Pelayanan psikologis dan pendampingan hukum tetap diberikan secara gratis. Kami akan terus mengupayakan agar korban mendapatkan bantuan meskipun ada keterbatasan dalam pelaksanaannya,” pungkasnya. (*)

About adminDB

Check Also

Ahmad Yani Tekankan Regulasi Kepemudaan Kukar Harus Beri Ruang bagi Kreativitas dan Usaha

DIALEKBORNEO.COM – Penyusunan regulasi kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diarahkan agar mampu menjawab kebutuhan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Exit mobile version