DIALEKBORNEO.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum membuka akses penggunaan Metaverse bagi masyarakat. Platform pelayanan berbasis virtual tersebut masih dalam tahap pembenahan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, dengan penyelesaian yang ditargetkan pada November 2026.
Kepala DPMPTSP Kukar, Alfian Noor, mengatakan pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan tata letak tenant atau penyedia layanan yang akan ditempatkan dalam platform tersebut. Penataan ini menjadi bagian dari persiapan sebelum Metaverse diperkenalkan kepada masyarakat.
Rencananya, pengenalan Metaverse akan dilakukan bersamaan dengan peluncuran Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini yang dijadwalkan pada Desember 2026. Kedua fasilitas tersebut disiapkan untuk memberikan alternatif bagi masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan pelayanan pemerintah.
“Untuk sekarang masih dilakukan pembenahan. Kami targetkan penataan tenant bisa selesai November, sehingga Desember nanti dapat diperkenalkan bersamaan dengan peluncuran MPP Mini,” ujar Alfian, Rabu (14/10/2026).
Ia mengakui, sampai saat ini belum ada masyarakat yang memanfaatkan Metaverse. Kondisi tersebut lantaran platform belum diperkenalkan secara terbuka dan masih membutuhkan penyelesaian sejumlah persiapan teknis.
Melalui layanan virtual ini, masyarakat nantinya diharapkan dapat memperoleh informasi serta mengakses pelayanan tanpa harus selalu mendatangi kantor pemerintahan. Kehadiran teknologi tersebut menjadi salah satu upaya memperluas jangkauan pelayanan publik di Kukar.
Namun, penerapannya tetap mempertimbangkan karakteristik setiap jenis layanan. Sebab, masih terdapat pengurusan administrasi yang mengharuskan pemohon menyerahkan dokumen dalam bentuk fisik sehingga tidak seluruh proses bisa dilakukan secara daring.
Untuk menjembatani kebutuhan tersebut, DPMPTSP Kukar juga menyiapkan tenaga operator pada MPP Mini di tingkat kecamatan. Keberadaan petugas ini ditujukan membantu masyarakat dalam memeriksa kelengkapan persyaratan hingga proses pengiriman berkas ke pusat pelayanan di Tenggarong.
“Kalau ada persyaratan yang masih menggunakan dokumen fisik, masyarakat tetap bisa dibantu operator di kecamatan. Berkasnya akan diperiksa terlebih dahulu sebelum diteruskan ke pelayanan pusat,” terang Alfian.
Menurutnya, pengembangan Metaverse tidak dimaksudkan untuk menggantikan seluruh bentuk pelayanan secara langsung. Sebaliknya, platform tersebut akan menjadi alternatif yang berjalan berdampingan dengan MPP Mini agar masyarakat memiliki kemudahan dalam menentukan akses pelayanan.
Dengan konsep tersebut, warga dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan yang tersedia di kecamatan maupun menggunakan sistem virtual sesuai kebutuhan masing-masing.
“Kami ingin memberikan kemudahan melalui dua akses pelayanan. Masyarakat bisa datang ke MPP Mini atau memanfaatkan Metaverse, sehingga pilihan untuk mendapatkan pelayanan publik menjadi lebih luas,” pungkasnya. (*)
