DIALEKBORNEO.COM – Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu tumpuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memperluas upaya perlindungan perempuan dan anak. Hingga kini, sebanyak 69 desa telah memiliki kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM).
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3A Kukar, Marhaini, mengatakan keberadaan kelompok tersebut diharapkan mampu memperkuat kepedulian warga terhadap persoalan kekerasan di lingkungan masing-masing.
PPATBM juga menjadi sarana penghubung bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Dengan demikian, informasi yang diterima dapat diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Marhaini menegaskan, masyarakat tidak diperkenankan mengambil tindakan sendiri dalam menangani kasus, khususnya yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Peran warga lebih diarahkan pada pelaporan dan membantu menghubungkan korban dengan pihak yang memiliki kewenangan.
“Ketika ada kejadian, masyarakat bisa membantu menyampaikan laporan kepada pihak terkait. DP3A akan berkoordinasi sesuai tugasnya, sementara untuk proses hukum menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” terangnya, Senin (12/10/2026).
Meski telah terbentuk di puluhan desa, pengembangan PPATBM masih menghadapi kendala pembiayaan. Keterbatasan anggaran membuat pembentukan kelompok serupa belum bisa dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kukar.
Namun, kondisi tersebut tidak menutup kesempatan bagi desa maupun kelurahan yang ingin membentuk kelompok perlindungan melalui pembiayaan secara mandiri. DP3A Kukar tetap membuka ruang pendampingan agar pembentukan dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Pendampingan tersebut dapat diberikan melalui penyampaian materi, pemahaman regulasi, serta penjelasan mengenai mekanisme perlindungan perempuan dan anak. Langkah ini diharapkan dapat mendorong inisiatif masyarakat tanpa harus sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.
“Jika pemerintah desa atau kelurahan memiliki anggaran untuk membentuk kelompok sendiri, DP3A siap membantu memberikan penjelasan terkait aturan dan pelaksanaannya,” ungkap Marhaini.
Selain memperkuat kelembagaan masyarakat, DP3A Kukar turut mengintensifkan edukasi sebagai langkah membangun pemahaman mengenai pencegahan kekerasan. Kegiatan sosialisasi menyasar berbagai kelompok, mulai dari lingkungan sekolah, kader PKK, tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga organisasi kemasyarakatan.
Materi yang disampaikan mencakup pengenalan bentuk-bentuk kekerasan, perlindungan diri, serta tindakan yang perlu dilakukan apabila menemukan atau mengalami peristiwa tersebut. Edukasi ini juga diarahkan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk mencegah kekerasan sebelum terjadi.
Marhaini menilai upaya perlindungan tidak cukup hanya dilakukan ketika sebuah kasus muncul. Lingkungan keluarga dan masyarakat perlu memiliki pemahaman sejak awal sehingga mampu mengenali potensi kekerasan dan mengetahui langkah penanganan yang tepat.
“Pemahaman ini perlu dimiliki semua kalangan. Masyarakat harus tahu bagaimana melindungi diri dan keluarga serta ke mana harus menyampaikan laporan apabila menemukan kasus kekerasan,” jelasnya.
Di lingkungan pendidikan, sosialisasi telah menjangkau sejumlah sekolah di Kukar, termasuk wilayah Tenggarong hingga Tabang. Meski demikian, pelaksanaannya belum dapat menyentuh seluruh sekolah karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
DP3A Kukar juga berencana memperluas sasaran edukasi hingga jenjang Sekolah Dasar (SD). Selama ini, kegiatan sosialisasi lebih banyak diberikan kepada pelajar tingkat SMP dan SMA atau sederajat, sehingga pengenalan perlindungan diri bagi anak usia dini masih perlu ditingkatkan.
Rencana tersebut sebelumnya diarahkan untuk dilaksanakan pada 2026 sesuai arahan Bupati Kukar. Namun, pelaksanaannya belum dapat direalisasikan karena dukungan anggaran belum mencukupi. (*)