DIALEKBORNEO.COM – Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa penentuan angka ideal ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak bisa ditetapkan sepihak, melainkan harus melalui proses dialog politik serta kajian yang komprehensif.
Menurut Hasto, pembahasan tersebut melibatkan berbagai partai politik, baik yang saat ini memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen.
“Berapa angka yang ideal akan dibangun melalui proses politik dan kajian, mengingat pengalaman pemilu sejak era reformasi telah membentuk preferensi politik rakyat yang semakin solid,” ujarnya di Jakarta, Minggu.
Ia menjelaskan bahwa setiap partai memiliki kepentingan berbeda dalam menentukan besaran ambang batas parlemen. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga mempertimbangkan aspek filosofis demokrasi pascareformasi.
Hasto mengingatkan bahwa pada awal era reformasi pasca pemerintahan Soeharto, ruang kebebasan politik terbuka lebar dengan banyaknya partai yang ikut serta dalam pemilu, bahkan mencapai puluhan peserta.
Namun dalam sistem presidensial, menurutnya, diperlukan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan. Ambang batas parlemen pun menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan antara representasi politik dan efektivitas tersebut.
Ia menilai, ambang batas parlemen pada dasarnya merupakan mekanisme yang memberi kewenangan kepada rakyat untuk menentukan partai mana yang layak memiliki wakil di DPR. Seiring waktu, angka tersebut dinaikkan secara bertahap guna mendorong penyederhanaan partai politik di parlemen.
Meski demikian, Hasto menegaskan bahwa angka ideal ambang batas masih akan dibahas lebih lanjut dalam proses legislasi, khususnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.
“PDI Perjuangan terus berdialog dengan berbagai partai, termasuk partai nonparlemen yang juga memiliki hak untuk berkembang,” katanya.
Ia berharap, melalui dialog tersebut dapat tercapai kesepakatan bersama mengenai besaran ambang batas parlemen yang dianggap paling tepat bagi sistem demokrasi Indonesia ke depan. (*)
