Senin , 23 November 2026

Aulia Dorong Pemeriksaan Terpadu Ungkap Data Aset dan Dokumen Perusahaan Tambang

DIALEKBORNEO.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperluas penelusuran terhadap administrasi perusahaan pertambangan melalui pemeriksaan terpadu. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, meminta tim yang terlibat memastikan seluruh data operasional perusahaan, terutama kepemilikan alat berat dan dokumen pendukungnya, dapat teridentifikasi secara jelas.

Menurut Aulia, proses pemeriksaan tidak akan berjalan maksimal apabila perusahaan tidak memberikan informasi secara lengkap. Karena itu, keterbukaan pelaku usaha diperlukan agar tim memperoleh gambaran sesuai kondisi sebenarnya.

Ia menekankan, pendataan harus mencakup seluruh alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan. Jumlah unit dan status kepemilikannya perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan, bukan sekadar berdasarkan laporan yang disampaikan perusahaan.

Selain aset operasional, pemeriksaan juga diarahkan pada kelengkapan dokumen kendaraan dan administrasi penggunaan bahan bakar. Kedua aspek tersebut dinilai perlu diketahui untuk melengkapi informasi mengenai kegiatan usaha pertambangan.

“Semua harus dibuka kepada tim pemeriksa. Jangan ada yang ditutupi, baik mengenai jumlah alat berat maupun dokumen yang berkaitan dengan operasional perusahaan,” ujar Aulia, Senin (16/11/2026).

Ia turut menyoroti keberadaan alat berat yang administrasi pembeliannya tercatat atas nama perusahaan atau kantor di luar wilayah Kukar. Kondisi tersebut tetap perlu menjadi bagian dari pendataan agar keberadaan dan status administrasinya dapat ditelusuri.

Aulia menginginkan tim terpadu tidak hanya mengumpulkan dokumen, tetapi juga mencocokkan informasi administrasi dengan aset yang digunakan perusahaan. Dengan cara tersebut, potensi ketidaksesuaian data dapat diketahui sejak proses pemeriksaan berlangsung.

Hasil inventarisasi nantinya menjadi bahan bagi pemerintah untuk memetakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Setiap temuan perlu dipahami terlebih dahulu sebelum ditentukan langkah penanganannya.

Ia juga mengingatkan agar pemeriksaan yang berlangsung selama beberapa hari tidak langsung dimaknai sebagai penyelesaian seluruh persoalan. Diperlukan proses lanjutan untuk mengkaji hasil pendataan dan memastikan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan yang ditemukan.

“Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Kita kumpulkan dan pastikan dulu seluruh datanya, setelah itu baru dibahas apa saja yang harus ditindaklanjuti,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Aulia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan tersebut ikut memberikan dukungan. Koordinasi antarlembaga diperlukan supaya pemeriksaan berjalan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Ia berharap pemeriksaan terpadu mampu menghasilkan pendataan yang menyeluruh, sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menentukan kebijakan maupun langkah berikutnya terhadap berbagai persoalan administrasi perusahaan pertambangan.

“Kalau datanya sudah jelas, kita akan lebih mudah menentukan persoalan yang harus diselesaikan. Jadi, kegiatan ini harus benar-benar menghasilkan bahan yang bisa kita gunakan untuk langkah selanjutnya,” pungkasnya. (*)

About adminDB

Check Also

Ahmad Yani Tekankan Regulasi Kepemudaan Kukar Harus Beri Ruang bagi Kreativitas dan Usaha

DIALEKBORNEO.COM – Penyusunan regulasi kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diarahkan agar mampu menjawab kebutuhan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Exit mobile version