DIALEKBORNEO.COM

DIALEKBORNEO.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih mematangkan konsep pengelolaan sejumlah destinasi wisata yang nantinya berpotensi melibatkan mitra dari luar pemerintah daerah.

Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar menyebut belum ada investor atau pihak ketiga yang secara resmi masuk dalam kerja sama pengelolaan destinasi wisata. Pembahasan saat ini masih diarahkan untuk menentukan bentuk pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kawasan.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dispar Kukar, Sadli, mengatakan keterlibatan pihak ketiga memang menjadi salah satu alternatif yang sebelumnya dibahas pemerintah. Namun, konsep tersebut belum sampai pada tahap penetapan mitra.

“Untuk mitranya sampai sekarang belum ada yang ditetapkan. Kami masih melihat seperti apa bentuk kerja sama yang nantinya paling sesuai,” kata Sadli, Rabu (16/9/2026).

Ia menjelaskan, pembahasan mengenai pelibatan pihak ketiga telah muncul dalam sejumlah forum pemerintah. Masukan dari DPRD Kukar juga menjadi salah satu bahan dalam pembicaraan mengenai pengembangan dan pengelolaan destinasi.

Menurut Sadli, proses tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut karena kerja sama dengan pihak luar tidak hanya berkaitan dengan investasi. Pemerintah juga perlu menentukan pola pengelolaan, pembagian peran, hingga tanggung jawab masing-masing pihak.

“Masih banyak yang harus disiapkan sebelum kerja samanya berjalan, termasuk bagaimana pengelolaannya nanti dan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak,” ujarnya.

Sadli mengatakan dirinya masih mempelajari sejumlah pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Hal itu berkaitan dengan posisinya yang relatif baru sebagai Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata.

Karena itu, ia belum dapat memastikan kapan skema tersebut dapat diterapkan. Informasi mengenai rencana kerja sama yang telah dibahas sebelumnya masih terus didalami bersama pihak terkait.

Di tengah proses tersebut, Dispar Kukar tetap menjalankan pengembangan destinasi melalui program yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Penambahan fasilitas dan wahana menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik kunjungan.

Pulau Kumala menjadi salah satu kawasan yang masuk dalam perhatian pengembangan. Pemerintah menyiapkan sejumlah fasilitas tambahan, termasuk penyelesaian pembangunan waterboom yang masih membutuhkan dukungan anggaran.

Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada kawasan Taman Replika di Waduk Panji Sukarame. Namun, pembahasan mengenai pola pengelolaan kawasan tersebut juga masih berlangsung.

“Beberapa destinasi memang sedang kami lihat peluang pengembangannya. Untuk pengelolaan bersama pihak lain, konsepnya masih harus dimatangkan terlebih dahulu,” jelas Sadli.

Ia menambahkan, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan besarnya investasi dalam menentukan calon mitra. Kemampuan mengelola destinasi dan menjaga keberlanjutan operasional juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Hal tersebut dinilai penting agar pengembangan destinasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas. Setelah fasilitas tersedia, diperlukan pengelolaan yang mampu menjaga kualitas kawasan sekaligus memberikan manfaat bagi aktivitas pariwisata daerah.

Dispar Kukar pun masih membuka peluang adanya keterlibatan pihak ketiga apabila nantinya terdapat mitra yang memenuhi kebutuhan dan skema kerja sama yang ditetapkan pemerintah.

“Prinsipnya peluang kerja sama tetap terbuka, tetapi semuanya harus melalui pembahasan dan mekanisme yang jelas sebelum ditetapkan,” pungkasnya. (*)