DIALEKBORNEO.COM – Presidium Majelis Nasional KAHMI, Dr. H. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti menurunnya keterwakilan kader dan alumni HMI di jabatan-jabatan strategis pemerintahan.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan pelantikan MD KAHMI dan FORHATI Kukar periode 2026-2031 yang berlangsung di Pendopo Bupati Odah Etam, Kamis (18/6/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan bagi keluarga besar HMI dan KAHMI untuk memperkuat kemandirian ekonomi kader serta melakukan adaptasi terhadap dinamika politik yang terus berkembang.
Rifqi mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki KAHMI secara nasional, jumlah alumni HMI yang menduduki posisi strategis di lingkungan eksekutif daerah mengalami penurunan pada periode pemerintahan 2024–2029 hingga 2025–2030.
“Data yang kami miliki menunjukkan keberadaan alumni HMI di struktur negara, terutama di lingkungan eksekutif daerah sebagai gubernur, bupati, dan wali kota, justru menurun, bukan meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah ketidakmampuan sebagian kader untuk beradaptasi dengan perubahan sistem politik yang semakin kompetitif dan membutuhkan biaya besar.
Ia menjelaskan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung membawa konsekuensi berupa tingginya biaya politik.
Sementara itu, banyak kader dan alumni HMI yang belum memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat untuk berkompetisi dalam kontestasi politik.
“Untuk kebutuhan hidup sehari-hari mungkin sudah cukup. Namun ketika harus menghadapi biaya politik yang mahal, di situlah kita menjadi kurang kompetitif,” katanya.
Karena itu, Rifqi menilai kader-kader HMI yang saat ini telah mendapat amanah sebagai kepala daerah, anggota legislatif, maupun pejabat publik lainnya harus dijaga dan didukung bersama sebagai aset organisasi.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa KAHMI tidak boleh lagi mengandalkan pola-pola lama sebagaimana ketika masih aktif sebagai organisasi kemahasiswaan.
Menurutnya, organisasi alumni harus mulai membangun kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kita harus berbeda dengan masa menjadi aktivis. Yang dibutuhkan hari ini adalah kemampuan membangun kemandirian ekonomi kader dan organisasi,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong KAHMI melakukan pemetaan kader berdasarkan bidang pengabdian masing-masing. Sebagian kader dapat berkiprah di dunia politik, sementara yang lain perlu didorong menjadi pelaku usaha, profesional, maupun penggerak sektor koperasi.
“Tidak semua harus menjadi politisi. Harus ada yang bergerak di dunia usaha, profesional, dan sektor ekonomi agar tercipta kekuatan yang saling menopang,” ujarnya.
Berdasarkan pengamatannya selama berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia, Rifqi menilai banyak kepengurusan KAHMI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengalami stagnasi karena tidak memiliki fokus dan arah gerak yang jelas.
“Banyak KAHMI daerah yang sulit berkembang karena gagal menentukan bentuk organisasi dan kegiatan yang tepat,” katanya.
Selain persoalan ekonomi kader, Rifqi juga mengingatkan pentingnya hubungan yang erat antara KAHMI dan HMI.
Menurutnya, keberlangsungan KAHMI sangat bergantung pada keberhasilan proses kaderisasi di tubuh HMI.
Ia mengibaratkan HMI sebagai mata air yang menjadi sumber regenerasi alumni di masa depan. Jika kaderisasi HMI tidak berjalan dengan baik, maka KAHMI juga akan kehilangan sumber daya manusia untuk melanjutkan estafet organisasi.
“Kalau KAHMI tidak merawat mata airnya, yaitu HMI, maka HMI bisa melemah. Jika HMI melemah, tidak ada lagi sumber kader yang akan menjadi alumni dan memperkuat KAHMI di masa depan,” pungkasnya. (*)
