DIALEKBORNEO.COM – Aktivitas perusahaan berskala besar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) selama ini menjadi bagian dari geliat ekonomi daerah. Namun, bagi Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, kehadiran perusahaan besar juga membuka pertanyaan tentang sejauh mana daerah dapat mengambil bagian di dalamnya.

Salah satu peluang yang menurutnya perlu dilihat ke depan adalah kepemilikan saham oleh pemerintah daerah, termasuk pada perusahaan besar seperti PT Bayan Resources Tbk yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kukar.

Yani mengakui, kemampuan keuangan daerah saat ini belum memungkinkan Pemkab Kukar untuk membeli saham perusahaan dengan skala besar. Begitu pula dengan kemampuan pelaku usaha lokal yang masih menghadapi keterbatasan modal untuk bersaing dalam investasi berskala besar.

Meski begitu, kondisi tersebut menurutnya bukan berarti peluang tersebut harus ditutup. Penguatan kemampuan daerah, khususnya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk membuka kesempatan investasi pada masa mendatang.

“Kita harap bukan saja investor, orang per orang, perusahaan atau korporasi, tetapi daerah juga mampu mempunyai saham Bayan Group,” kata Yani saat diwawancarai awak media seusai Rapat Paripurna DPRD Kukar dengan agenda mendengarkan pidato Bupati dalam rangka HUT ke-244 Kota Tenggarong di Ruang Rapat Utama DPRD Kukar, Senin (28/9/2026).

Gagasan tersebut berangkat dari keinginan agar daerah tidak hanya berada di luar aktivitas ekonomi perusahaan besar yang beroperasi di Kukar. Menurut Yani, apabila kemampuan investasi daerah semakin kuat, pemerintah dapat memiliki lebih banyak pilihan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan perusahaan di wilayahnya.

Karena itu, penguatan BUMD menjadi salah satu hal yang ia soroti. BUMD dinilai perlu memiliki kapasitas yang cukup apabila pemerintah daerah ingin masuk ke sektor investasi dengan kebutuhan modal yang besar.

“Kalau kemampuan BUMD kita sudah kuat, tentu peluang untuk membeli saham perusahaan besar akan semakin terbuka,” ujarnya.

Bagi Yani, peluang tersebut juga tidak harus berhenti pada Bayan Group. Perusahaan-perusahaan besar lain yang menjalankan kegiatan usaha di Kukar juga dapat dipetakan sebagai bagian dari peluang investasi jangka panjang bagi daerah.

Dengan begitu, keberadaan perusahaan besar di Kukar tidak hanya dilihat dari aktivitas usahanya, tetapi juga dari kemungkinan terbentuknya ruang investasi yang dapat memberikan manfaat bagi daerah.

Yani menilai pemerintah daerah perlu mulai melihat peluang tersebut secara lebih luas. Kemampuan untuk mengambil bagian dalam kepemilikan perusahaan dinilai membutuhkan persiapan sejak awal, terutama dari sisi kapasitas keuangan dan kelembagaan.

“Perusahaan-perusahaan dengan skala besar harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam melihat peluang investasi jangka panjang,” ungkapnya.

Ia menyebut peluang tersebut juga dapat mencakup perusahaan multinasional maupun korporasi dengan skala usaha internasional yang beroperasi di Kukar. Namun, realisasinya tetap bergantung pada kemampuan daerah dalam menyediakan modal dan memperkuat instrumen investasinya.

“Jadi bukan hanya Bayan Group, perusahaan-perusahaan besar lainnya yang ada di Kukar juga harus kita lihat peluangnya agar ke depan bisa ikut dimiliki daerah,” tutup Yani. (*)