DIALEKBORNEO.COM – Di tengah ruang fiskal daerah yang semakin menuntut kehati-hatian, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dihadapkan pada kebutuhan untuk menentukan pembangunan yang harus didahulukan.

Tidak semua kebutuhan dapat diwujudkan dalam waktu bersamaan. Program harus disusun berdasarkan skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Namun, kondisi tersebut menurut Bupati Kukar Aulia Rahman Basri tidak seharusnya membuat semangat pembangunan ikut menyusut.

Hal itu disampaikan Aulia dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPRD Kukar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-244 Kota Tenggarong di Ruang Rapat Utama DPRD Kukar, Senin (28/9/2026).

“Ruang fiskal kita semakin membutuhkan kehati-hatian. Efisiensi anggaran menuntut kita untuk lebih selektif. Tidak semua keinginan bisa kita penuhi sekaligus, tidak semua program dapat kita laksanakan dalam waktu yang bersamaan,” ujar Aulia.

Bagi Aulia, efisiensi merupakan bagian dari penyesuaian pemerintah dalam mengelola kemampuan keuangan daerah. Pemerintah tetap harus memastikan pembangunan berjalan dengan menentukan program yang memiliki tingkat kepentingan dan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, ia mengingatkan agar efisiensi tidak dipahami sebagai berhentinya pembangunan. Keterbatasan anggaran justru harus menjadi dasar untuk menyusun langkah yang lebih terukur dalam menjalankan berbagai agenda daerah.

“Tetapi saya tegaskan melalui kesempatan ini, efisiensi anggaran bukan berarti efisiensi semangat pembangunan,” tegasnya.

Dari persoalan anggaran, Aulia kemudian mengaitkannya dengan perjalanan panjang Kota Tenggarong yang telah berusia 244 tahun. Menurutnya, sejarah perkembangan kota memberikan pelajaran bahwa pembangunan tidak pernah berdiri di atas satu pihak saja.

Ada pemerintah, DPRD, masyarakat dan berbagai elemen lainnya yang memiliki peran masing-masing. Semua unsur tersebut perlu bergerak dalam satu arah agar pembangunan Kukar dapat terus berjalan.

“Kita tidak akan bisa membangun kota ini dengan baik, tidak akan bisa membangun Kabupaten Kutai Kartanegara ini dengan baik kalau kita semua tidak kompak, kalau kita semua tidak dalam satu barisan,” katanya.

Ia menyadari bahwa dalam proses pembangunan, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Setiap pihak dapat memiliki gagasan dan kepentingan yang berbeda ketika melihat persoalan daerah.

Namun, perbedaan tersebut menurut Aulia seharusnya tidak membuat langkah pembangunan terhenti. Perbedaan justru perlu ditempatkan sebagai ruang untuk membicarakan berbagai persoalan hingga menemukan titik temu.

“Perbedaan itu pasti ada. Akan tetapi, perbedaan bukan untuk mengganggu langkah gerak kita. Perbedaan untuk kita diskusikan, untuk kita bicarakan, kita cari jalan temunya,” ucapnya.

Dari ruang paripurna DPRD Kukar itu, Aulia kembali mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dan kekompakan seluruh elemen daerah. Sebab, keterbatasan anggaran maupun perbedaan pandangan tidak seharusnya menghilangkan tujuan utama pembangunan, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ketika kita sudah kompak, kita bergerak bersama, insyaallah kita akan memberikan dampak yang sebesar-besarnya untuk warga masyarakat,” pungkasnya. (*)