DIALEKBORNEO.COM – Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai belum sepenuhnya didukung oleh kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kondisi ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara (DPRD Kukar) untuk meminta adanya pembenahan serius dari pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian, menegaskan bahwa BUMD seharusnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
“BUMD tidak cukup hanya berjalan, tapi harus mampu menghasilkan dan memberikan dampak bagi pendapatan daerah,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Ia menilai, langkah awal yang perlu dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD yang ada.
Menurutnya, dari proses tersebut akan terlihat mana perusahaan daerah yang produktif dan mana yang perlu dibenahi.
“Dengan evaluasi yang jelas, arah pengelolaan BUMD bisa lebih terarah dan tidak berjalan tanpa target,” tambahnya.
Selain evaluasi, Sopan juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan perusahaan daerah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan pendapatan.
“Kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, itu harus jadi perhatian serius. Artinya ada yang perlu diperbaiki,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD Kukar juga mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih adaptif, termasuk melalui pendekatan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dari potensi daerah.
Ia menilai, potensi usaha di Kukar cukup besar, namun belum dikelola secara optimal.
“Potensi itu ada, tinggal bagaimana dikelola dengan strategi yang tepat agar memberikan hasil maksimal,” jelasnya.
Di sisi lain, Sopan mengusulkan penyederhanaan struktur BUMD agar lebih efektif dan mudah diawasi. Salah satu opsi yang disampaikan adalah penggabungan dalam satu entitas dengan beberapa unit usaha.
“Kalau perlu cukup satu BUMD dengan beberapa lini usaha, supaya lebih fokus dan pengawasannya lebih jelas,” paparnya. (*)
