DIALEKBORNEO.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mendorong rencana pembentukan Dinas Kebudayaan sebagai perangkat daerah tersendiri. Langkah tersebut dinilai penting agar urusan pelestarian budaya tidak lagi berjalan di tengah padatnya agenda sektor pendidikan.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah mengatakan saat ini beban kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlalu besar karena harus menangani dua sektor yang sama-sama luas.
Menurutnya, urusan pendidikan mencakup pengelolaan ratusan sekolah dan ribuan tenaga pendidik yang tersebar di berbagai wilayah Kukar, sehingga ruang untuk pengembangan kebudayaan menjadi terbatas.
“Harapan kami memang pendidikan dan kebudayaan bisa dipisahkan karena beban kerja pendidikan sangat besar,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).
Heriansyah menilai persoalan tersebut bukan semata pembentukan struktur baru, tetapi berkaitan dengan efektivitas kerja pemerintahan agar masing-masing bidang memperoleh perhatian yang lebih fokus.
Ia menjelaskan, pelestarian budaya membutuhkan ruang kerja tersendiri untuk mengembangkan sejarah daerah, menjaga tradisi, memperkuat identitas lokal, hingga merawat warisan budaya yang dimiliki Kukar.
“Bukan hanya bicara anggaran atau sumber daya manusia, tetapi juga soal fokus dan waktu dalam menjalankan tugas,” katanya.
Saat ini, rencana pembentukan Dinas Kebudayaan masih dalam proses pembahasan bersama pemerintah pusat dan DPRD. Pemerintah daerah disebut masih menunggu hasil penilaian kelembagaan dari kementerian terkait sebagai dasar pembentukan organisasi perangkat daerah baru.
Menurut Heriansyah, posisi Kukar sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dan dikenal sebagai pusat peradaban Kesultanan Kutai Kartanegara menjadi alasan kuat perlunya penguatan kelembagaan di sektor budaya.
“Kita memiliki tanggung jawab besar menjaga identitas sejarah dan kebudayaan daerah,” ujarnya.
Keberadaan Dinas Kebudayaan diharapkan mampu membuat program pelestarian lebih terarah, mulai dari penguatan literasi sejarah, perlindungan warisan budaya, hingga pengembangan nilai-nilai lokal kepada generasi muda.
Dorongan tersebut juga muncul seiring upaya pemerintah daerah mengangkat kembali sejarah Kesultanan Kutai serta memperluas pengenalan tokoh seperti Sultan Aji Muhammad Idris sebagai bagian dari penguatan identitas budaya dan pendidikan sejarah di Kukar. (*)
