DIALEKBORNEO.COM – Sekitar 600 massa yang tergabung dalam aliansi organisasi kemasyarakatan (ormas) kedaerahan menggelar aksi damai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara (DPRD Kukar), Senin (4/5/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, untuk mundur dari jabatannya.
Aksi diikuti berbagai ormas daerah, di antaranya Remaong Kutai Berjaya, Remaong Kutai Benamang, dan Kayuh Beimbai. Demonstrasi dipimpin Ketua Remaong Kutai Berjaya, Hebby Nurlan Arafat.
Dalam orasinya, Hebby menyebut aksi tersebut sebagai bentuk protes atas sejumlah kebijakan dan pernyataan pimpinan DPRD yang dinilai memicu polemik di tengah masyarakat.
Ia juga menyinggung dugaan penyalahgunaan fungsi, termasuk penggunaan fasilitas negara yang dianggap tidak tepat sasaran.
“Organisasi yang belum terdaftar tetap difasilitasi, sehingga memicu konflik di masyarakat,” ujarnya.
Aliansi ormas menyampaikan sedikitnya delapan tuntutan. Di antaranya penolakan kebijakan penertiban di kawasan Tahura Bukit Soeharto, dorongan transparansi pengelolaan APBD 2026, hingga penolakan penggunaan fasilitas DPRD oleh organisasi tertentu.
Selain itu, massa juga meminta klarifikasi atas pernyataan Ketua DPRD yang dianggap menyinggung masyarakat, serta menolak wacana yang dinilai berpotensi melemahkan demokrasi, termasuk pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Aliansi menegaskan bahwa desakan mundur terhadap Ahmad Yani dilakukan demi menjaga kondusivitas daerah serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Perwakilan DPRD Kukar, Abdul Rasid, menyatakan pihaknya telah menerima seluruh aspirasi massa dan akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan.
“Kami menerima aksi damai ini dan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sugeng Hariadi, menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi. Ia juga menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pergantian pimpinan DPRD.
“Aspirasi masyarakat akan kami sampaikan ke DPP untuk menjadi bahan pertimbangan,” katanya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa kemudian membubarkan diri setelah tuntutan mereka diterima untuk ditindaklanjuti. (*)
