DIALEKBORNEO.COM – Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengakui capaian Pemerintah Kabupaten Kukar dalam sejumlah indikator strategis daerah masih belum optimal.
Hal tersebut disampaikan Aulia saat memberikan arahan kepada jajaran pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Pendopo Odah Etam, Jumat (8/5/2026).
Dalam arahannya, Aulia mengungkapkan kekecewaannya lantaran Kukar tidak meraih penghargaan pada sejumlah kategori pemerintahan yang dinilai penting.
“Kita merasa sudah bekerja cukup baik, tetapi ternyata Kukar belum mendapatkan penghargaan satu pun,” ujarnya.
Beberapa indikator yang disorot meliputi penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, penurunan stunting, hingga tata kelola pembiayaan pemerintahan.
Menurut Aulia, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), bukan malah memunculkan saling menyalahkan antarinstansi.
Ia meminta para pejabat memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus menguasai arah pembangunan daerah melalui visi program Kukar Idaman Terbaik.
“Saya terus mengingatkan agar seluruh pejabat memahami tupoksi dan menguasai arah pembangunan Kukar Idaman Terbaik,” katanya.
Aulia menilai tantangan pembangunan di Kukar memang cukup kompleks mengingat luas wilayah yang besar dan kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus meningkat.
Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan atas belum optimalnya capaian daerah. Menurutnya, Kukar sebagai salah satu kabupaten tertua di Indonesia memiliki tanggung jawab menjadi contoh bagi daerah lain.
“Kita tidak bisa terus beralasan. Kukar ini memiliki posisi penting sebagai patronase kabupaten di Nusantara,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Aulia juga menyoroti perubahan pola kerja pemerintahan yang kini dituntut lebih efektif dan efisien, terutama dalam penggunaan anggaran daerah.
Ia menyebut selama ini Kukar terbiasa menjalankan program dengan dukungan APBD besar. Namun ke depan, seluruh OPD diminta lebih selektif menentukan prioritas program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Program yang dijalankan harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Aulia meminta seluruh kepala OPD mendukung langkah Sekretaris Daerah dalam memetakan kebutuhan fiskal minimum masing-masing perangkat daerah agar perencanaan pembangunan lebih terukur dan sejalan dengan RPJMD Kukar Idaman Terbaik 2025–2030.
Ia juga mengingatkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan harus tetap fleksibel dan mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang berkembang.
“Perencanaan pembangunan tidak boleh dianggap sesuatu yang kaku. Pemerintah harus mendengar kebutuhan masyarakat sebagai bahan evaluasi,” pungkasnya. (*)
