DIALEKBORNEO.COM – Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia bersama SKK Migas sepakat mengembangkan 13 sumur baru minyak dan gas bumi (migas) di kawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi Samboja.
Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Kepala SKK Migas dan Menteri Transmigrasi di Jakarta, Senin. Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengatakan pengembangan sumur migas itu diharapkan dapat mendukung program swasembada energi nasional.
“Kementerian Transmigrasi insyaallah ikut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan minyak nasional,” ujarnya.
Saat ini, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga� (PHSS) diketahui telah mengelola 79 sumur migas yang berada di area HPL transmigrasi Samboja. Dari hasil koordinasi terbaru, ditemukan lagi 13 sumur baru yang berpotensi untuk dikembangkan.
Menindaklanjuti temuan tersebut, kedua pihak sepakat menggunakan skema pemanfaatan HPL transmigrasi melalui mekanisme Hak Pakai. Dalam skema ini, status kepemilikan lahan tetap berada di bawah Kementerian Transmigrasi, sementara pengelolaan sumur dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan.
“HPL tetap milik Kementerian Transmigrasi, tetapi akan ada kerja sama yang saling menguntungkan dengan SKK Migas,” jelas Iftitah.
Ia menilai, pengembangan sektor migas di kawasan transmigrasi tidak hanya berdampak pada ketahanan energi, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Menurutnya, aktivitas industri migas nantinya berpotensi menghadirkan efek berganda, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, pembukaan lapangan kerja, hingga tumbuhnya usaha masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Ini menjadi bagian penting dalam transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” katanya.
Sementara itu, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengapresiasi dukungan Kementerian Transmigrasi terhadap pengembangan sektor hulu migas di kawasan transmigrasi.
Ia menilai kebutuhan minyak dan gas bumi nasional saat ini masih sangat tinggi, sementara upaya pencarian sumber energi baru tidak mudah dan membutuhkan biaya besar.
“Minyak dan gas sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu pengembangan potensi yang ada saat ini menjadi langkah strategis,” pungkasnya. (*)
